Masalah Pendidikan yang Harus Diketahui Menteri Nadiem

15:27
Oleh: Zia Ul Haq*

Ada dua kategori masalah besar dalam dunia pendidikan kita. Yakni masalah filosofis dan teknis. Masalah filosofis berkaitan dengan arah pendidikan yang kemudian mempengaruhi desain kurikulumnya. Sedangkan masalah teknis berkaitan mulai dari efektivitas pembelajaran, hingga profesionalitas dan kesejahteraan pembelajar. Kita bahas satu persatu. Sekujur kalimat di tulisan ini berisi masalah yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan menteri pendidikan yang baru, Nadiem Makarim.

Pertama, problem filosofis. Yaitu kemana sebenarnya arah pendidikan kita? Apakah sesuai panduan yang sudah dicanangkan Ki Hadjar Dewantara, bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan adalah memerdekakan peserta didik? Apakah betul-betul mengarah pada pemberdayaan potensi khas peserta didik dan mengoptimalkan lokalitas? Ataukah akan terus menerus mencetak anak didik menjadi produk pekerja siap pakai untuk memenuhi nafsu persaingan global? Mau mendidik generasi penerus sebagai pelaku kolaborasi untuk saling menyejahterakan? Ataukah pelaku kompetisi untuk saling bersaing dan menang-menangan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi landasan bagi rancangan kurikulum nasional. Kalau kita perhatikan, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), hingga Kurikulum 2013 (K-13) sebenarnya sudah mengakomodasi pemberdayaan lokalitas. Namun kendalanya adalah pada birokrasi non-elementer yang secara teknis merepotkan para tenaga pengajar di akar rumput. Penyadaran terhadap arah pendidikan juga akan menuntut perombakan total desain mata pelajaran yang berlaku saat ini.

Sebenarnya kita tidak perlu mempertentangkan antara pemberdayaan lokalitas dengan persaingan global. Bisa saja dua hal yang kelihatannya bertentangan itu disinergikan. Namun proses yang dilakukan pada tataran teknis, berupa rancangan kurikulum hingga praktik pembelajaran, musti berangkat dari pemberdayaan potensi lokal dan realita yang dialami peserta didik. Dengan pengemasan yang cantik, pemberdayaan lokalitas bisa menjadi ujung tombak sekaligus benteng kokoh menghadapi pasar global.

Kedua, problem teknis. Yaitu berkaitan dengan efektivitas pembelajaran. Apakah kita akan mempertahankan model penyeragaman dan cetak mencetak ala pabrik yang memupuskan potensi khas tiap anak? Apakah kita akan meneruskan pembelajaran basa-basi dan tidak intensif? Apakah kita akan terus memaksa anak-anak untuk duduk rapi menghadap papan guru selama enam jam tanpa dialog? Apakah kita akan tetap memisahkan anak-anak dengan realita dan konteks nyata di sekitarnya?

Betapa banyak anak sekolah yang belajar bahasa Inggris selama enam tahun sejak SMP hingga SMA, namun kalah kualitasnya dengan mereka yang kursus selama enam bulan. Betapa banyak anak sekolah yang belajar bahasa Indonesia selama dua belas tahun sejak SD sampai lulus SMA, namun tetap tak bisa menulis dengan tata aksara yang baik dan benar. Itu semua disebabkan tidak adanya intensivitas dalam pembelajaran. Proses belajar hanya menjadi aktivitas basa-basi demi memenuhi target kelulusan ujian. Belum lagi tidak ada kontekstualitas dalam pembelajaran. Tidak sanggupnya kita menghadapi kekeringan atau sampah, misalnya, adalah satu contoh kegagalan pendidikan kita selama ini.

Dalam presentasinya di Hari Oeang, Menteri Nadiem secara terang-terangan menyatakan bahwa materi yang dipelajari anak-anak di sekolahan selama ini sudah usang, out of date. Ia menawarkan empat subyek belajar baru yang diperlukan generasi mendatang dan musti diajarkan di sekolah-sekolah. Yakni bahasa Inggris, pemrograman, statistik, dan psikologi. Ide pembaharuan ini patut diapresiasi, namun Menteri Nadiem hendaknya menyadari bahwa anak-anak juga membutuhkan kontekstualitas pembelajaran sesuai dengan lingkungan lokal masing-masing wilayah.

Masalah teknis lain adalah urusan profesionalitas pembelajar. Hal ini berkaitan dengan kualifikasi keilmuan, kecakapan pengasuhan dan pendampingan belajar, serta jaminan kesejahteraan. Masalah kualifikasi keilmuan dan kecakapan pengajaran selama ini diatasi dengan adanya Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tinggal bagaimana optimalisasinya agar PPG tidak sekedar formalitas. Tapi betul-betul membekali para guru dengan kemampuan pendampingan belajar yang mumpuni, manusiawi, dan berkarakter. Lebih baik lagi jika pembinaan profesionalitas itu dimulai dari fakultas-fakultas pendidikan di kampus-kampus.

Masalah jaminan kesejahteraan guru, utamanya bagi guru honorer, menjadi masalah warisan bagi Menteri Nadiem. Tentu saja hal ini perlu regulasi yang terukur di kementerian agar tidak terus menerus menjadi momok. Masalah-masalah lain yang menjadi turunan dari masalah teknis adalah pelaksanaan ujian nasional hingga penanganan kenakalan siswa.

Jadi problem pendidikan kita memang tidak sekedar digitalisasi dan futurisasi pembelajaran, tetapi lebih mendasar dari itu. Yakni bagaimana menciptakan atmosfer pendidikan yang sesuaia konteks kehidupan riil kehidupan, berbasis kebersamaan dan kesadaran. Tentu kita tak mau seperti -misal- India, anak-anak mudanya terkenal jago IT, cas cis cus berbahasa Inggris, tapi sayangnya tidak solutif terhadap problem riil demografisnya, masyhur dengan wilayah-wilayah kumuh (slumdog) dimana-mana.


*Penulis adalah pendamping belajar (fasilitator) di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga

No comments:

Powered by Blogger.