Mau Formal atau Nonformal? Pilih yang Merdeka! - KBQTDiary #30

@ziatuwel

Kemarin sore kami kedatangan tamu dari Purwokerto, Mas Heri Kristanto yang sudah lama kukenal sejak beberapa tahun lalu di Jogja. Ia merupakan pegiat pemberdayaan masyarakat, mulai dari pertanian hingga jejaring siaga ambulan gratis. Senin sore ia datang bersama Gus Ajir Ubaidillah, adik Gus Abror pengasuh Pesantren Nurul Huda Langgongsari (selanjutnya kita sebut 'Enha' saja), dan dua orang santri.

Gus Abror mulai mengelola Enha saat ayahnya wafat tahun 1995. Saat itu usianya masih 19 tahun. Pada saat pertama berdiri tahun 1987 santri Enha 11 orang, kini santrinya lebih dari 1000 orang, rata-rata berasal dari keluarga tidak mampu. Semua santri di Enha tidak dipungut biaya alias gratis. Tentu saja semua pembiayaan logistik dan sarana pendidikan ditanggung pengasuh. Sekilas tentang profil Enha bisa kita saksikan di video Kick Andy ini; Gus Abror Nominasi Kick Andy Heroes 2019

Dalam kunjungan ini, Gus Ajir yang alumni Sunniyah Salafiyyah Pasuruan asuhan Habib Taufiq bin Abdul Qadir Assegaf ini berkisah panjang lebar tentang Enha. Khususnya kondisinya saat ini serta kaitannya dengan lembaga pendidikan formal di dalam pesantren. Sebagaimana umumnya pesantren masa kini, Enha juga menyelenggarakan pendidikan formal di lingkungan pondok sebagai jawaban bagi kondisi zaman.

Namun Gus Ajir menyatakan keresahannya terhadap praktik persekolahan formal yang justru ribet dan formalistik. Terlalu banyak ketidakjujuran yang terjadi dalam formalitas penyelenggaraan sekolah. Belum lagi menimbang beban dobel yang ditanggung santri dalam hal akademik. Di sisi lain, di Enha juga ada berbagai program kemandirian pesantren. Berupa pengelolaan wakaf sawah, produksi kopi, air mineral, serta program pemberdayaan lain.

Atas kenyataan ini, Gus Ajir minta pendapat dari Pak Ahmad Bahruddin, yang bukan hanya sudah sangat berpengalaman dalam eksperimentasi pendidikan melalui KBQT, tapi juga saat ini menduduki posisi strategis sebagai salah satu perumus kebijakan di Badan Akreditasi Nasional.

Pertama, Pak Din mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Enha, terutama program-program yang berkaitan dengan kemandirian dan pemberdayaan lokalitas pesantren dan melibatkan santri. Hal ini, menurutnya, adalah bentuk nyata masa depan pendidikan Indonesia, bahkan dunia. Sebab ke depan, pendidikan akan lebih menggarap performa dan kecakapan siswa daripada sekedar pengetahuan tertulis sebagaimana selama ini diidap sistem pendidikan nasional.

Perkembangan ke arah ini sudah dimulai di ranah Pendidikan Non-Formal (PNF). Dimulai dari perubahan instrumen akreditasi yang lebih memperhatikan unsur performa satuan pendidikan ketimbang formalitas. Artinya, lembaga pendidikan nonformal yang tak bergedung namun bisa memanfaatkan lingkungan kontekstual untuk belajar, bisa jadi mendapat penilaian lebih baik ketimbang lembaga dengan fasilitas komplit tapi tak digunakan secara optimal dan tak berkarya apa-apa.

Kedua, Pak Din menegaskan bahwa bentuk PNF akan lebih merdeka dan leluasa berkreasi. Apalagi di lingkungan pesantren Enha yang sudah begitu hidup program pemberdayaannya. Tinggal membungkus semua aktivitas pendidikan itu dalam kemasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pengurusannya pun tidak susah, cukup sampai dinas pendidikan tingkat kabupaten.

Salah satu bentuk kemerdekaan PNF adalah kemungkinan membuat program-program pemberdayaan yang berkaitan dengan masyarakat sekitar. Dalam ranah PNF, ada program utama berupa kesetaraan (ijazah kejar paket untuk siswa), keaksaraan (program literasi dan edukasi untuk masyarakat), vokasi (pelatihan dan kursus), serta PAUD. Program-program ini jelas tak bisa dijangkau jika yang digarap adalah bentuk sekolah formal. Boro-boro menggarap pemberdayaan, lha wong ngurus seragam dan tetek bengek birokrasinya saja sudah repot.

Sekilas kuintip profil Enha di situs resminya, ponpesnurulhuda, ternyata di sana memang ada program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi memang klop dengan gagasan dan dorongan Pak Din tentang PNF dalam bentuk PKBM. Tinggal jalan saja dan lengkapi prasayarat administratif untuk mengurus pendirian PKBM.

Dinas pendidikan sektor PNF saat ini sudah sangat maju dengan mengapresiasi kreativitas. Justru sektor formallah yang masih mbulet. Pak Din menceritakan tentang Pak Haris Iskandar, dirjen PNF-PAUD yang sangat mendukung langkah-langkah revolusioner dalam ranah pendidikan kontekstual. Ia juga berkisah tentang perjalanannya ke Taiwan beberapa hari lalu. Di mana ia melihat bahwa Buruh Migran Indonesia (BMI, ganti istilah TKI) yang dahulu tidak lulus SD di sana bisa mendapatkan ijazah kejar paket, bahkan bisa melanjutkan sampai ke jenjang kuliah dan mendapat gelar kesarjanaan. Tentu saja ini menjadi kredit plus bagi mereka dalam hal karir, baik saat masih di luar negeri maupun ketika kelak sudah mudik.

Penyampaian Pak Din ini membuatku berkomentar, "Artinya, jika ada lembaga pendidikan mandiri yang sudah merdeka seperti pesantren kok membuat sekolah formal di lingkungannya berarti dia sedang menjebak dirinya sendiri ya."

Problem banyak pesantren yang menyelenggarakan sekolah formal adalah urusan keterjebakan. Setidaknya ia akan terjebak pada paradigma formalitas ala sekolahan yang kompetitif dan unggul-unggulan. Para pendidik dan tenaga kependidikannya terjebak dalan pusaran birokrasi yang menyibukkan. Santrinya terjebak dalam beban belajar dobel yang sangat melelahkan dan justru tidak efektif. Kenyataan ini diiyakan Gus Ajir, dan yang paling dikuatirkan adalah lunturnya haibah salafiyah ala pesantren yang tak bisa dirakit dengan metode teknis secanggih apapun.

Kalau mau jujur, ranah pendidikan formal kita mengalami problem yang begitu ruwet. Tak hanya problem teknis semisal kurikulum yang selalu gonta-ganti, atau urusan zonasi, atau urusan mata pelajaran, sampai urusan ujian nasional. Tapi juga problem konsep prinsip yang sudah mengakar kuat di alam bawah sadar masyarakat. Semisal anggapan sekolah favorit dan sekolah terbelakang, ukuran pintar dan bodoh, penyeragaman, nir-kontekstual, kontra-produksi, hingga komersialisasi. Kalau atmosfer persekolahan formal sudah sedemikian tercemarnya, apakah rela memerosokkan pesantren sehingga ikut-ikutan terpapar polusinya?

Terakhir, Pak Din mendukung penuh Enha untuk melanjutkan dan mengokohkan model pendidikan yang selama ini sudah dilakoni. Plus memapankannya dalam bentuk pendidikan nonformal berupa PKBM. Aku disuruh untuk ikut belajar tentang peracikan teknisnya, mulai dari rancangan kurikulum mandiri sampai pemetaan pembelajarannya. Insyaallah.

"Jadi," tanggap Mas Heri, "Jane selama ini Enha sudah berada di jalur yang benar. Hanya saja karena tak ada temannya dan beda sendiri, rasanya kok dianggep salah dan nggak sesuai aturan."

Kutegaskan bahwa Enha ini salah satu bentuk pesantren yang sanggup melanjutkan tradisi pesantren salafiyah jaman dulu. Di mana para santri tidak hanya ngaji, tapi juga mengasah keterampilan produktifnya berupa ngarit, nukang, nyawah, ngebon, dan sebagainya dalam semangat khidmah. Santri berlatih keterampilan riil yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan khidmahnya di masyarakat, tapi tidak sampai mengganggu aktivitas utamanya berupa ngaji.

Di jaman sekarang, hal-hal semacam itu bisa terlestarikan dalam rupa PKBM. Artinya, secara historis Enha punya akar yang kuat, secara yuridis juga legal dan difasilitasi oleh pemerintah. Apa yang musti dilakukan hanyalah mengemasnya sesuai zaman, sehingga 'manajemen langit' yang selama ini diandalkan bisa ditopang dengan 'manajemen bumi' yang kokoh.

__
Kalibening, 2 Juli 2019

No comments:

Powered by Blogger.