Reformasi Akreditasi, Pak Din: "Finlandia Saja Belum Kesitu!" - KBQTDiary #19

Oleh: @ziatuwel

Sejak Juni 2018, Pak Ahmad Bahruddin tercatat sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PNF PAUD) pusat. Beliau satu-satunya anggota yang tidak bertitel akademik, di antara para profesor doktor yang menjabat di sana.

Sejak merampungkan sidang skripsinya tentang pemikiran Paulo Freire di bawah bimbingan George Aditjondro, Pak Din memang sengaja tak mengambil ijasah strata satunya, apalagi mengikuti seremoni wisuda. Bahkan kudengar ia pernah ditawari gelar doktor honoris causa dari salah salah satu kampus plat kuning, tapi menolak. Jadi secara di jure dia bukan sarjana, tapi secara de facto ya profesor.

Kunjungan peserta diklat PIM tingkat IV Kemenag Jateng-DIY

Namun ternyata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih mempertimbangkan kiprah nyata Pak Din ketimbang gelar kesarjanaannya. Terutama kiprah kependidikannya melalui Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) yang sudah mengukir puluhan prestasi dan penghargaan sejak didirikan pada 2003.

Tanggung jawab sebagai anggota BAN PNF-PAUD mewajibkan Pak Din ngantor di Jakarta tiap Selasa-Kamis. Selain itu ia juga aktif berkegiatan di jaringan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) di Salatiga selain hari-hari itu. Belum lagi undangan-undangan dan kunjungan tamu ke rumahnya tiap akhir pekan. Sibuk betul. Aku pun cuma curi-curi waktu untuk sekedar ngobrol kalau ia pas senggang di rumah.

Menjadi anggota BAN pusat, menurut Pak Din, adalah kesempatan emas untuk mewujudkan kebijakan yang lebih realistis dan manusiawi. Sebab ia langsung masuk ke jantung birokrasi. Melalui posisi strategisnya, ia konsisten memperjuangkan pendidikan humanis kontekstual dalam lingkup pendidikan non-formal dan usia dini. Yakni upaya untuk memerdekakan warga belajar dan institusinya dari formalitas semu, serta agar proses akreditasi berfokus pada performa dan lokalitas.

Mujur, Pak Din tak sendirian dalam idealismenya. Kepala Balitbang Kemdikbud, Pak Totok Suprayitno, sepemikiran dengannya. Mengenai idealisme praktis Pak Din tentang model lembaga PAUD, bisa dibaca di buku 'Panduan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Komunitas' dan 'Mengasuh Anak dengan Kecerdasan Rohani' terbitan Kementerian Desa. Intisari idenya adalah menyelenggarakan PAUD yang living based context, dikelola sumber daya desa, serta kolaboratif antara orang tua dan pengelola, tidak pasrah bongkokan.

Begitu pula dengan pendidikan non formal. Proses asesi semestinya mengukur performance sebagai learning outcome. Fokus pada pencarian keragaman cara yang kreatif, memerdekakan dan mencerdaskan warga belajar. Untuk itulah perlu adanya perbaikan di kisi-kisi performansi yang akan menjadi pegangan bagi asesor visitasi.

Misal, ada kisi-kisi performansi yang masih memberikan penilaian bagus pada asesi yang berhasil mengantarkan warga belajarnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji tinggi. Melihat hal ini, Pak Totok langsung protes keras karena ukuran keberhasilan pendidikan bukan mendapatkan pekerjaan seperti itu, tapi piawai dan kreatif serta memiliki ide-ide inovatif mengelola sumber daya yang ada.

Inilah salah satu hal yang diperjuangkan oleh Pak Din untuk dirumuskan ulang. Khususnya mengupayakan kisi-kisi instrumen visitasi performance yang menumbuhkembangkan nalar kritis warga belajar. Apalagi posisinya di BAN PNF-PAUD berada di komisi peningkatan kompetensi asesor, pada kelompok kerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Selama ini, KBQT yang berstatus sebagai PKBM tak pernah tertarik dengan akreditasi. Sejak berdiri pada 2003, tawaran akreditasi tak ditanggapi serius. Sebabnya, pengelola KBQT enggan mengikuti standar formalitas yang selama ini menjadi instrumen akreditasi. KBQT justru mengkritik praktek visitasi yang dianggap tidak efektif dan efisien, menyibukkan institusi dengan pengumpulan dokumen, hingga praktik 'oleh-oleh' pihak sekolah kepada asesor.

Namun sikap ini bisa saja berubah jika instrumen akreditasi dan praktik visitasi sudah direformasi. Sebagaimana diceritakan Pak Din, yakni adanya perubahan strategis mulai tahun 2019 ini. Berupa penggantian instrumen lama dengan instrumen baru yang berorientasi pada performansi. Pergantian instrumen baru ini membawa konsekuensi perbaikan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena).

Kebijakan instrumen baru tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian; pertama, EDS-PA (Prasyarat Akreditasi) sebagai instrumen prasyarat akreditasi untuk menilai pemenuhan kebutuhan (compliance). Kedua, Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) yang berfungsi untuk menilai performansi (performance) satuan PAUD dan PNF. IPA digunakan pada saat visitasi yang dilakukan asesor.

Maka praktis, visitasi dilakukan untuk menyaksikan performa institusi yang dikunjungi. Bukan untuk memeriksa tumpukan dokumen, sebab sudah dilengkapi di tahap sebelumnya secara online. Jadi dalam visitasi tersebut sekolah-sekolah bisa menampilkan performa terbaiknya kepada para asesor. Entah berupa proses belajar maupun penampilan karya siswa-siswinya. Pak Din mencita-citakan, program akreditasi terbaru ini dimulai di KBQT dalam momen Gelar Karya, dengan mengundang Pak Totok langsung untuk menorehkan sejarah.

Kebijakan baru tersebut akan diterapkan bagi 35.750 satuan pendidikan seluruh Indonesia mulai bulan Mei. Tentu, menurut Pak Din, perubahan ini merupakan reformasi akreditasi yang sangat bagus. Ia berharap kebijakan progresif itu bisa merembet ke akreditasi satuan pendidikan lain. Tidak hanya untuk institusi pendidikan non formal dan PAUD, tetapi juga untuk pendidikan formal hingga perguruan tinggi.

Jika hal itu bisa terwujud, "Maka Indonesia bakal menjadi pionir reformasi pendidikan di seluruh dunia," kata Pak Din, "Bahkan Finlandia saja belum sampai kesitu!"

___
Kalibening, 1 April 2019

No comments:

Powered by Blogger.