Sekolah itu Lembaga Sosial atau Perusahaan?

15:01
Oleh: @ziatuwel

Sebenarnya kita tak membutuhkan adanya Taman Baca Masyarakat sebagai ruang literasi terbuka untuk warga. Dimana masyarakat bisa mengakses sumber pengetahuan secara mandiri. Kita tak pula membutuhkan Komunitas Belajar Alternatif dimana anak-anak bisa belajar secara lebih manusiawi. Kita juga tidak membutuhkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimana para warga bisa mengasah skill, berbagi pengetahuan, hingga berproduksi bersama.

Kita sama sekali tak membutuhkan semua itu, sebab kita sudah punya sekolah! Ada ratusan ribu sekolah mengelilingi kita! Di desaku saja sudah ada lima TK, empat SD, tiga MI, dua SMP, satu MTs, satu SMA, satu SMK, plus dua pesantren. Tentu saja belasan lembaga pendidikan itu sudah lebih dari cukup sebagai ‘think tank’ bagi suatu tatanan masyarakat di desaku. Semestinya.

Di sekolah ‘kan ada perpustakaan. Tentu masyarakat sekitar sekolah tersebut, mustinya, bebas mengakses buku-buku koleksi yang ada di sana. Ada pula ruang-ruang kelas, laboratorium, dan lapangan olahraga yang setiap Senin digunakan untuk upacara. Tentu fasilitas-fasilitas ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar untuk belajar baca-tulis –bagi yang belum bisa, atau untuk kursus masak dan menjahit. Bahkan bisa jadi tempat pembelajaran teknologi terapan yang berkaitan dengan keseharian, misal tentang energi listrik, pertanian, hingga pembuatan kompos dan pengolahan sampah.

Iya to?

Bayangkan jika setiap sekolah itu mau membuka diri untuk ‘berbaur’ dengan masyarakat di radius jangkauannya. Menjadi lembaga pendidikan bagi warga sekitar. Koleksi perpustakaan yang lengkap untuk diakses warga, ruang belajar yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekitar, serta suasana interaktif antara pengelola sekolah dan ‘tetangga’ di kanan kiri depan belakangnya. Tentu atmosfer seperti ini akan sangat konstruktif. Tentu saja hal ini membutuhkan konsep tata kelola yang sinergis antara pihak pengelola sekolah, komite sekolah, dan pemerintah desa. Plus, ada jaminan kesejahteraan untuk pegiatnya yang berkecimpung dalam optimalisasi fungsi sosial sekolah ini.

Dengan konsep sinergi semacam itu, kita tak perlu repot-repot bikin komunitas belajar, taman baca masyarakat, kelompok kreatif warga, pusat kegiatan belajar, dan semacamnya. Karena semua fungsi-fungsi itu sudah tertampung dengan baik di sebuah lingkungan yang sudah eksis di tengah-tengah kita; sekolah.

Tapi yang menjadi problem adalah paradigma pengelola sekolah, atau bahkan pemerintah, yang mempersempit fungsi sekolah itu sendiri. Sehingga sekolah bukannya membaur, justru menjadi Benteng Takeshi yang membatasi tidak hanya fisik, tetapi juga ruh, pembatas antara hakikat pendidikan dan realita masyarakat. School as a fortress. Bukan hanya membatasi, tapi justru menyulitkan.

Benar juga apa kata Ki Hajar Dewantara ketika menyindir gedung-gedung sekolah. Sekolah itu kayak pabrik, katanya. Siang ramai penuh orang, malam jadi rumah hantu. Pengumpamaan beliau dengan pabrik tentu tidak hanya menyangkut suasana fisik, tapi juga fungsi sosialnya. Inilah yang kemudian menjadi target kritik para aktivis pendidikan progresif. Ambil contoh Ivan Illich yang mempromosikan ‘deschooling society’, yakni pengobrak-abrikan sistem persekolahan, agar masyarakat termerdekakan dari candu bernama sekolah. Betul-betul pandangan yang pesimis. Hehe.

Kita pernah melihat praktek sinergi semacam itu pada pesantren-pesantren atau padepokan-padepokan peninggalan para sesepuh. Katakanlah pesantren salaf kuno. Yakni ketika lembaga pendidikan tidak hanya menjadi tempat tinggal dan mengaji santri, tapi juga menjadi jujugan warga untuk berkonsultasi. Ada pula jadwal rutin pengajian untuk masyarakat. Di momen-momen tertentu, masyarakat justru ikut andil dalam penyelenggaraan acara di sana. Itu, menurutku, adalah salah satu rupa sinergi pendidikan dalam bentuk yang sangat klasik. Tentu kita bisa memodifikasinya. Sangat bisa.

Alih-alih memodifikasi dan mengembangkannya, eh kita malah mengeliminasinya. Coba lihat mana di zaman ini lembaga pendidikan yang membaur dengan masyarakat sekitarnya. Ada? Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, benteng semuanya. Bahkan, sangat disayangkan, tren semacam ini justru ditiru oleh pesantren-pesantren modern yang berkembang beberapa dekade belakangan. Padahal pesantren punya karakteristik yang sangat genuine dalam hal interaksinya dengan masyarakat. Ya itu tadi; sinergisitas.

Tapi memang tak semua seperti itu. Masih ada pesantren-pesantren modern yang mempertahankan fungsi sosial khasnya di tengah masyarakat. Meskipun memang musti ada modifikasi seperti yang kusinggung di paragraf-paragraf awal. Biar lebih kontekstual dan aplikatif. Sedangkan untuk lembaga pendidikan formal, memang setahuku tidak ada yang menjalankan fungsi sosial ini.

Gaya institusi formal lebih berfungsi seperti entitas bisnis; Kami menyelenggarakan jasa didik, Anda percayakan kepada kami, kami laksanakan; ‘Barang’ masuk, kami olah, kami luluskan. Seperti itu kira-kira. Bahkan sangkin profesionalnya, bisa kita lihat banyak sekolah swasta yang memang memperlakukan pengelolaannya bak perusahaan. Ada uang, ada layanan. Barusan kudapat kabar ada satu sekolah ngetop yang biaya masuknya thok sampai empat puluh juta rupiah, tentu dengan fasilitas asrama bak hotel bintang tujuh.

Belum lagi kalau kita lihat banyak lembaga pendidikan kaya yang membuka cabang. Kalau Anda mau buka sekolah dengan nama kami, maka Anda bayar sekian dan silakan buka di tempat Anda dengan kurikulum racikan kami. Ini persis seperti ketika kita ingin buka Bebek Goreng Pak Slamet dan harus membayar sekian rupiah untuk mendapatkan label dan resep. Frenchise schools.

Apakah ada masalah dengan itu? Tidak, tentu tidak. Silakan saja. Toh itu perusahaan Anda sendiri, dan Anda berhak mencari untung dari perusahaan Anda. Namun kemudian muncul pertanyaan; apakah sekolah adalah entitas bisnis?

Sejatinya, sekolah itu lembaga sosial atau perusahaan?

Lingkungan pesantren (non-modern) tak mengenal frenchise. Semuanya berjalan secara alami dan –tentu saja- bukan profit oriented. Para santri, dari berbagai penjuru daerah, mengerubuti kiai untuk ngaji. Setelah tamat, mereka pulang ke kampung masing-masing, atau babat alas, untuk membangun suatu lingkungan belajar sebagaimana yang pernah mereka alami. Itu pun tak sembarangan, biasanya hanya mereka yang dititahi gurunya untuk bangun pesantren. Bukan frenchise, meskipun apa yang dipelajari dan kurikulum yang diterapkan identik. Bahkan beberapa di antara santri itu menamai pesantrennya dengan nama pesantren gurunya. Tapi, sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa itu bukan frenchise.

Problem yang kemudian menghantam pesantren-pesantren salaf itu adalah modernitas. Berbagai pertanyaan pun muncul yang muaranya adalah; bagaimana beradaptasi? Maka tercetuslah ide manajemen modern yang dikatakan lebih tertata, lebih solid, dan lebih canggih. Poin ini tak perlu kuperpanjanglebarkan. Mungkin lain kali. Intinya, fungsi sosial berupa sinergisitas pendidikan masyarakat di lingkungan pesantren, apalagi sekolahan, makin tergerus. Tentu ini bukan hal yang bagus.

Banyak pegiat pendidikan yang kemudian mencetuskan solusi dengan menggelar ruang-ruang alternatif sebagaimana yang kusebut berkali-kali di paragraf awal. Bahkan banyak pula pemikir pendidikan yang radikal semacam Illich yang menggemakan perlawanan terhadap sistem persekolahan. Tentu itu semua berangkat dari pesimisme terhadap institusi-institusi pendidikan formal yang sudah ada. Namun, sebaliknya, kukira kita perlu optimis.

Yakni bagaimana agar sarjana-sarjana pendidikan yang esok bakal terjun di medan pendidikan –apapun bentuknya, bisa tercerahkan. Khususnya bagi mereka yang ditakdirkan Tuhan untuk berkecimpung dalam sistem lembaga persekolahan. Mungkin menjadi guru, kepala sekolah, supervisor, staf kementerian, atau justru menjadi sosok-sosok pengambil kebijakan pendidikan, atau mungkin menjadi penguasa-penguasa modal yang kepikiran mendirikan lembaga pendidikan. Sehingga bisa betul-betul menjawab dengan tegas dan gamblang tentang apa sebenarnya sekolah itu. Lembaga sosial pendidikan ataukah perusahaan?
___
Krapyak Yogyakarta, Jumat Wage, 3 Februari 2017, 6 Jumadil Awal 1438. Foto; zaman masih sekolah di kelas 2 SMA (XI IA 5) kelas imersi SMAN 1 Slawi, penulis nomer 2 di belakang.

No comments:

Powered by Blogger.