Dari "KEMBALI KE KHITTAH 1945" sampai "HUKUM MATI KORUPTOR!"; Hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2012 di Kempek, Cirebon

14:16
Medio September lalu, warga Nahdliyyin menggelar hajatan besar, yakni Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama, tepatnya pada 14-17 September 2012, bertempat di Pondok Pesantren Tarbiyatul Mubtadi’in Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, asuhan KH Ja’far Aqil Siradj. Komplek pesantren dengan luas 20 hektar ini tepat berada di tengah kampung, dua sisinya bersebelahan dengan sawah. Sementara sisi lainnya bersebelahan dengan pemukiman warga.

Serangkaian acara digelar dalam event ini, mulai dari pengobatan gratis, arak-arakan, bazar, hiburan rakyat, istighotsah, dan tentunya halaqah ilmiah bahtsul masail

Forum warga nahdliyyin ini disemarakkan dengan hadirnya delegasi yang merupakan orang-orang terpilih tingkat wilayah (provinsi). Meski demikian, forum ilmiah tertinggi kedua setelah muktamar ini juga ramai dikunjungi masyarakat Desa Kempek, bahkan dari luar Cirebon.

Dihadiri 600 peserta sidang yang terdiri dari anggota pleno Pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meliputi mustasyar, syuriyah, tanfiziyah, dan a’wan, serta ketua lembaga, lajnah dan badan otonom, 6 orang perwakilan dari 33 pengurus Wilayah NU se-Indonesia. 600 peserta tersebut termasuk kiai-kiai dan pemimpin dari beberapa pesantren yang merupakan para ahli fikih dan akan terlibat aktif dalam forum bahtsul masail diniyyah atau membahasan masalah-masalah keagamaan. Diperkirakan pula warga yang hadir mencapai 4000-an orang.

“Warga yang datang dan tidak mengikuti persidangan telah disiapkan acara khusus. Mereka akan mengikuti berbagai kegiatan Munas-Konbes yang diselenggarakan panitia, seperti pameran, bazar, pagelaran seni budaya, serta halaqah-halaqah yang diselenggarakan di seputar area Munas-Konbes,” kata Koordinator Seksi Kesekretariatan Panitia Pusat Munas-Konbes NU 2012, H. Sulton Fathani.

Dan memang, tidak hanya pasar tiban dan panggung hiburan yang ramai, stand pameran resmi yang disediakan panitia juga tak pernah sepi dari pengunjung. Di stand berpendingin udara dan beralas karpet ini, digelar aneka produk dan jasa. Ada badan penanggulangan bencana, ada beberapa SMK dan lembaga sekolah swasta, ada stand Lajnah Falakiyah dengan mobil observasi langit dan bintang.  Ada pula stand energi surya untuk listrik rumah tangga.

Dalam pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU (15/9) ini, Rais ‘Am PBNU KH. A. Sahal Mahfudz menyatakan, “Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan, sebagai akibat buruk yang tidak kita kehendaki dari reformasi. Ketika amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat, akibatnya antara lain lahirnya aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa dan negara. Hal itu menjadi keprihatinan kami, sehingga harus segera dicarikan cara pemecahannya, baik dalam bidang politik ketatanegaraan, maupun dalam bidang ekonomi dan kebudayaan.”

“Kiranya inilah beberapa catatan kritis tentang perjalanan bangsa pada masa-masa terakhir. Sebagai sebuah kekurangan dan kelemahan, masalah-masalah tersebut perlu dikoreksi. Sungguh arif ucapan yang dilontarkan Sayyiduna ‘Umar ibn al-Khaththab r.a.:

مراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل

‘Merujuk kembali kepada yang benar lebih baik daripada berlarut-larut mempertahankan yang salah,’” demikian Kiai Sahal.
KH Ahmad Sahal Mahfudz, KH Musthafa Aqil Siradj, KH Maman Imanul Haq

Dalam kesempatan itu pula, Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, K.H. Said Aqiel Siradj, mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia tengah terjebak dalam kehidupan yang materialistis dan pragmatis. Untuk itu, spirit pesantren perlu dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari.

Kang Said menegaskan bahwa spirit pesantren tidak lepas dari nilai kejujuran, pengabdian, kesederhanaan, gotong royong dan kebersamaan. Spirit itu pula yang mendasari PBNU untuk kembali menggelar hajatan besar seperti Munas Alim Ulama dan Konbes di pesantren di desa kecil seperti Kempek. NU berkomitmen untuk kembali ke pesantren secara fisik dan spiritual. Sisi spiritual dilakukan dengan menggali nilai-nilai luhur pesantren untuk disebarkan ke masyarakat. Sementara secara fisik, NU mengajak para ulamanya untuk menggelar hajatan besar di pesantren-pesantren kampung.

Langkah seperti itu, tambah beliau, sebenarnya sudah dilakukan NU sejak lama. Ia menyebutkan pada 1983-1984 NU Munas dan Muktamar NU juga digelar di pesantren Desa Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Begitu pula pada 1986, NU menggelar hajatan serupa di Desa Kasugihan, Cilacap, Jawa Tengah, serta pada 1987, menyelenggakan Munas di Desa Bagu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Meski demikian, dari desa-desa terpencil itulah justru bermunculan ide-ide besar mengenai pembangunan nasional dan konsep ijtihad (pemikiran Islam). Begitu juga keputusan NU yang sempat dinilai kontroversial dalam membolehkan perempuan menjadi Presiden RI, muncul di Desa Bagu.

Tema besar pada Munas kali ini adalah “Kembali ke Khittah Indonesia 1945”. NU merasa prihatin dengan kondisi bangsa ini, terutama semenjak memasuki era reformasi. Persoalan pertama yang dibidik adalah amandemen UUD 1945. Satu sisi amandemen yang telah berlangsung empat kali itu menunjukkan Indonesia telah membuktikan diri pada dunia sebagai negara yang demokratis. Namun karena dilakukan dengan tergesa-gesa dan bahkan pada beberapa bagian dapat dikatakan responsif dan emosional terhadap rezim orde baru, maka dalam amandemen tersebut banyak terjadi  ketidakcermatan bahkan kesalahan. Akibatnya, UU yang dilahirkan merugikan rakyat dan membahayakan  kedaulatan nasional.

Amandemen yang berada di tangan rakyat itu diambil alih oleh sekelompok elite yang mewakili kepentingan kapitalisme global yang berideologi liberal. Berbagai pasal yang menegaskan aspirasi rakyat dan menjaga keutuhan bangsa dan negara diganti dengan pasal-pasal yang menguntungkan perusahaan asing di bawah bendera kapitalaisme global. Disahkannya UU Sumber daya air, UU Migas, UU Minerba, UU perdesaan, UU Pangan dan lain sebagainya merupakan seperangkat hukum yang dikukuhkan untuk melindungi pemilik modal.

BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH; AL-MAUDHU’IYYAH, AL-WAQI’IYYAH, AL-QONUNIYYAH

Munas NU kali ini agak berbeda dengan Muktamar atau Munas NU di awal-awal periode pendirian. Dulu, Bahtsul Masail NU didominasi permasalahan hukum yang bersifat ubudiyah (peribadatan), seperti shalat, zakat, busana, kuburan, hiburan, perkawinan, dan persoalan partikuler lainnya. Kini, Munas NU banyak menyinggung hal-hal makro yang menyangkut kenegaraan dan kemasyarakatan.

Perhelatan akbar yang digelar di Cirebon ini telah membagi Bahtsul Masail ke dalam tiga kelompok, yaitu Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu’iyah (persoalan tematik), Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi’iyah (persoalan aktual) dan Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah (persoalan perundangan).

Maudlu’iyah

Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Maudlu’iyah mengonsentrasikan pada pembahasan konsep negara dalam perspektif Ahlussunnah wal Jama’ah, yang membincang sejumlah isu turunan, seperti bentuk dan dasar negara, kedaulatan negara, wilayah negara, kewajiban pemerintah, kewajiban rakyat dan bela negara.

Nahdlatul Ulama kembali menegaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah final. Seperti disampaikan Katib Syuriyah PBNU KH. Afifuddin Muhajir ketika memaparkan makalah “Negara Pancasila dalam Perspektif Islam.”

Menurutnya, dalam pandangan Islam, sistem pemerintahan masuk dalam kategori wasilah (media), bukan ghayah (tujuan). Sedangkan apa yang masuk dalam kategori ghayah adalah ditegakkannya kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan.

”Karenanya menjadi masuk akal jika dalam teks wahyu, sistem pemerintahan itu tidak disebutkan secara tersurat dan terperinci. Sebaliknya, teks wahyu banyak berbicara dalam soal negara dan pemerintahan ini secara makro dan universal,” ujar beliau. Hal ini, sambung Kiai Afif, seperti tercermin dalam prinsip-prinsip umum tentang syura (permusyawaratan), ’adalah (keadilan), musawah (persamaan), dan hurriyyah (kebebasan).

“Kalau begitu, maka negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya, tidak menjadi persoalan. Meski negara Indonesia bukanlah negara Islam, tetap sah menurut Islam,” lanjut beliau. Dalam muktamar NU di Situbondo, sambung Kiai Afif, Pancasila bukanlah agama dan tidak bisa menjadi acuan dalam beragama. Dengan kata lain Pacasila bukanlah syariat. Atau sebaliknya.

Para alim ulama dari seluruh Indonesia menyepakati apa yang dipaparkan narasumber. Misalnya KH. Cecep dari Jawa Barat. “Sepakat,” ujarnya, “kita tidak perlu mendirikan negara Islam. Tapi cukup dengan negara Pancasila.” KH. Imran dari Sumatera Selatan menyatakan hal serupa, “Pada intinya, kami dari Sumsel setuju dengan apa yang disampaikan beliau.”
Suasana Pembukaan Munas dan Konbes NU 2012

Waqi’iyyah

Lain lagi dengan Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Waqi’iyah (16/9). Sesuai tema “Kembali ke Khittah Indonesia 1945”, forum yang mengkaji persoalan aktual ini membahas berbagai hal, yakni kesejahteraan rakyat, kekayaan negara, hukuman mati koruptor, pemilukada, risywah politik, dana talangan haji, dan pajak.

Pada komisi ini, para kiai dan ahli fikih dari berbagai wilayah di Indonesia menyoroti praktik korupsi yang semakin merisaukan. Bahkan Munas 2012 itu memunculkan satu keputusan mengejutkan: NU merekomendasikan hukuman mati bagi koruptor kelas berat dan koruptor kambuhan. Munas juga merekomendasikan penguasaan atau perampasan aset negara yang telah dikorupsi meskipun pelakunya telah dihukum, atau bahkan telah meninggal dunia. Dalam kasus terakhir, pesan sesungguhnya diperuntukkan kepada para ahli waris. Bahwa harta korupsi akan menyulitkan orang tua atau saudara mereka dari tanggungan akhirat, serta harta hasil korupsi tidak akan berkah dan haram untuk diwariskan.

Rais Syuriyah PBNU yang juga Ketua Komisi A, KH Syaifuddin Amsir, menyatakan hukuman mati bagi koruptor dijatuhkan sebagai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Artinya, jika fatwa NU masuk akal dan solutif untuk memberantas dan memberikan efek jera bagi koruptor, pemerintah harus mendukung fatwa tersebut.

Prof. Dr. Syaikh Abdurrozzaq Qosum dari Aljazair, President of Algerian Muslims Scholars Association, dalam sambutannya di sela pembahasan soal hukuman mati ini menyampaikan; setiap negara harus menjaga kemaslahatan rakyatnya. Dan ulama perlu menjaga kehidupan baik para umatnya. Hukuman mati itu sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Beliau lantas mengutip ayat tentang hukuman qisos.

Bahtsul Masail Diniyyah Waqi’iyyah juga memberikan rambu-rambu kepada para penyelenggara negara terkait cara pengelolaan kekayaan negara, agar mencapai sasaran yang tepat, yakni kesejahteraan rakyat.

Qanuniyyah

Tak kalah menarik pembahasan  Komisi Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyah, bukan kitab turats salaf yang dicermati, namun para kiai tampak sangat serius menghadapi draf himpunan pasal bermasalah yang tersebar di sejumlah Undang-Undang (UU). Sambil duduk bersila, satu-persatu klausul berjumlah 40 itu dibahas, diperdebatkan, dan dikritisi.

“Pembahasan Qanuniyah (perundangan) ini tergolong baru di NU. Jadi ini bid’ah,” ujar Rais Syuriyah PBNU KH. Masdar Farid Mas’udi sembari tersenyum.

Menurut Masdar, Bahtsul Masail Qanuniyah merupakan usaha kreatif yang berkembang di lingkungan NU. Kreativitas ini tidak haram, tapi justru dianjurkan karena menyangkut hajat kehidupan rakyat secara keseluruhan.

Menyoroti UU secara kritis dinilai mendesak lantaran telah terjadi penyelewengan hak rakyat berbasiskan konstitusi. Kritik atas UU dibutuhkan untuk menyadarkan pemerintah tentang kewajibannya dan segera merevisi sejumlah butir bermasalah demi kepentingan rakyat banyak. Munas NU 2012 mengupas 40 klausul UU bermasalah yang berurusan dengan kekayaan negara, sumber daya alam, kesejahteraan rakyat, dan pendidikan.

Tak kurang dari delapan jam, peserta memperkarakan ayat dan pasal yang bermaktub dalam UU No.3/2004 tentang Bank Indonesia, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, serta RUU tentang Pangan, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 2/2012 tentang Perguruan Tinggi.

Sesungguhnya, arah pembahasan masail qanuniyah sudah ditemukan landasan kuatnya di keputusan Muktamar NU ke-32 tahun 2010 di Makasar. Muktamirin waktu itu telah berhasil merumuskan Qawa’id al-Taqnin (kaidah-kaidah pembuatan perundangan) yang mencakup -di antaranya- tentang penyerapan hukum Islam oleh hukum nasional, peran NU terhadap hukum nasional, dan asas-asas yang harus terkadung dalam hukum nasional. 

Banyak sekali persoalan negara yang dibahas secara serius oleh para kiai dari berbagai daerah dan disaksikan ribuan warga nahdliyin yang hadir di forum ini. Isu “warning bagi pengelolaan pajak” hanyalah isu permukaan saja. Kritik dan masukan NU lebih mengarah kepada tata kelola kekayaan negara yang selama ini dinilai salah kelola.

Terkait dengan Khittah 1945, tidak ada keputusan yang menyebutkan bahwa NU mengajak kembali ke UUD 1945. Setelah menengok beberapa produk undang-undang tidak menyejahterakan rakyat, secara serius NU mengajak kepada segenap elemen bangsa untuk mencermati kembali undang-undang dasar produk reformasi. Jika diperlukan amandemen kembali, maka harus dilakukan secara cermat dan komprehensif, tidak hanya melayani kebutuhan sekelompok orang.

NU punya pengalaman besar terkait “Khittah”. Pada tahun 1984, setelah menjalankan roda keorganisasian selama puluhan tahun, NU lalu memutuskan kembali ke Khittah 1926, kembali ke jati diri NU seperti pada saat didirikan. Istilah “Khittah 1945” sebagai tema besar Munas-Konbes NU 2012 dipakai untuk mengingatkan bangsa ini agar kembali kepada semangat dan tujuan Indonesia merdeka, tahun 1945. Kembali ke khittah bukan langkah mundur, tapi langkah pasti untuk merumuskan masa depan yang lebih baik.

Pengelolaan kekayaan bumi pertiwi juga tak luput dari pembahasan para kiai. Impor komoditi pertanian dan monopoli perdagangan atas hasil bumi dan peternakan harus dihentikan. Segala macam bentuk kebijakan pemerintah yang tidak melindungi kepentingan nasional harus dibatalkan. Sebab amanat para pendiri republik ini dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dzalim hukumnya jika negara mengimpor beras dan daging sapi, sementara petani di dalam negeri bisa menghasilkan padi dan mencukupi untuk kebutuhan pangan penduduk. Lebih dzalim lagi jika impor tersebut dilakukan dengan cara monopoli dan dikerjakan dengan cara menyuap yang berarti mengandung unsur korupsi.

M. Imdadun Rahmat, Wakil Sekjen PBNU menyampaikan, monopoli dalam perdagangan apapun patut dilarang. Sebab merusak sistem keadilan yang mestinya ditegakkan pemerintah. Termasuk adanya monopoli dalam tata niaga garam, NU perlu bersikap tegas untuk meminta pemerintah mengubah sistem yang kacau dalam persoalan garam.

"Hasil sidang tadi memutuskan, impor beras, daging sapi dan komoditi pertanian lain yang bisa diusahakan di Indonesia harus dilarang. Apalagi jika impor itu dilakukan secara monopoli," kata dia didampingi Anggota Komisi V DPR RI Marwan Ja'far selaku peninjau sidang.

Konferensi Besar NU juga merekomendasikan usulan gelar pahlawan bagi para ulama NU. Mereka antara lain KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Abbas Buntet Cirebon dan KH. Abdurrahman Wahid.

Kiai lainnya yang diusulkan dalam sidang komisi rekomendasi adalah Kiai Subhi Parakan Temanggung dan beberapa kyai lain yang telah nyata berjuang melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Salah satu putra Kiai Wahab Hasbullah, KH. Hasib Wahab yang meneruskan pengasuhan pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, di sela sidang Munas-Konbes NU menyatakan bahwa pengusulan gelar pahlawan itu bukan untuk meminta imbalan atas jasa mereka terhadap negara.

Menurutnya, usulan itu lebih dimotivasi keinginan agar generasi muda sekarang bisa mengambil teladan dan punya motivasi perjuangan seperti para pendahulunya. Lebih khusus agar kaum muda NU meniru para kiainya yang telah begitu besar pengorbanannya bagi negeri tercinta.

"Kita saat ini butuh inspirasi. Butuh teladan dalam nasionalisme dan kecintaan pada kemerdekaan. Sudah selayaknya ulama yang berjuang begitu luar biasa dicatat dalam sejarah sebagai pahlawan. Agar anak cucu kita kelak bisa meneladani mereka," tutur Kiai Hasib, "Munas ini harus menghasilkan rekomendasi hal tersebut. Usai acara ini, PBNU kami harap segera memproses usulan tersebut," pungkasnya diamini mantan ketua GP Ansor Cholid Mawardi, tokoh Keraton Cirebon, Ki Ageng Macan Putih dan beberapa kiai lain. 

EMPAT REKOMENDASI

Dari proses pembahasan inilah, Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menelurkan empat rekomendasi yang sudah disampaikan kepada Presiden SBY. Keempat rekomendasi yang ditetapkan pada hari terakhir (Senin, 17/9) tersebut antara lain; Rekomendasi Politik dan Persoalan Korupsi, Pajak, Film Innocence of Muslims dan Nilai-nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter.

A. Politik dan Persoalan Korupsi

Upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum berjalan dengan baik, karena aparatur yang bertugas untuk itu yaitu kepolisian dan kejaksaan, tidak menunjukkan keseriusan. Ketidakseriusan ini hanya dapat diatasi oleh lembaga yang berada di atas keduanya, yaitu Presiden. Presiden juga harus bertindak tegas terhadap aparat pemerintahan di bawahnya yang terlibat korupsi.

Rekomendasi:

1. Presiden harus segera menggunakan kewenangannya secara penuh dan tanpa tebang pilih atas upaya-upaya penanggulangan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah, utamanya terkait dengan aparat pemerintahan yang terlibat korupsi.

2. Masyarakat agar berkontribusi aktif dalam upaya meruntuhkan budaya korupsi dengan memperkuat sanksi sosial terhadap koruptor, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan juga efek pencegahan bagi tindakan korupsi berikutnya.

B. Persoalan Pajak

Bahwa bagi umat Islam, pungutan yang wajib dibayar berdasarkan perintah langsung dari Al-Quran dan Hadits secara eksplisit adalah zakat. Sedangkan kewajiban membayar pajak hanya berdasarkan perintah yang tidak langsung (implicit) dalam konteks mematuhi penguasa (ulil ‘amri), Penguasa di dalam membelanjakan uang Negara yang diperoleh dari pajak berdasarkan kaidah fikih “tasharruful imam ‘alai ro’iyyah manuutun bil mashlahah al-raiyyah”, mesti mengacu pada tujuan kesejahteraan dan kemanusiaan warga Negara (terutama kaum fakir miskin).

Ketika ternyata bahwa uang negara yang berasal dari pajak tidak dikelola dengan baik atau tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya bahkan terbukti banyak dikorupsi, maka muncul pertanyaan: apakah kewajiban membayar pajak oleh warga negara itu masih punya landasan hukum keagamaan yang kuat? Artinya masihkah menjadi wajib membayar pajak tersebut?

Rekomendasi:

1. Pemerintah harus lebih transparan dan bertanggungjawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian uang pajak, serta memastikan tidak ada kebocoran;

2. Pemerintah harus megutamakan kemashlahatan warga negara terutama fakir miskin dalam penggunaan pajak;

3. PBNU perlu mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi kedua poin di atas.

C. Internasional : Innocence of Muslims

Akhir-akhir ini dengan alasan kebebasan berekspresi, muncul beberapa karya dalam media massa yang dirasakan melecehkan dan menodai simbol-simbol agama Islam. Sebagai reaksi terhadap hal itu, banyak dilakukan tindakan yang tidak terkendali dan merusak. Misalnya film The Innocence of Muslims, kartun Nabi Muhammad, dan novel The Satanic Verses. Hal semacam juga terjadi terhadap agama lain.

Rekomendasi:

1. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB dan OKI membuat Konvensi yang mewajibkan semua orang untuk tidak melakukan tindakan yang melecehkan dan atau menodai simbol-simbol yang dihormati agama.

2. Umat Islam agar tidak mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali dan destruktif oleh segala bentuk serangan seperti yang dilakukan pembuat film Innocent of Muslims.

D. Pendidikan : Nilai-nilai Kepesentrenan dalam Kurikulum Pendidikan Karakter

Selama ini salah satu kelebihan yang dikenal dari nilai-nilai pendidikan pesantren adalah kemandirian peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Di sisi yang lain, sistem pendidikan pesantren juga terkenal dengan pendidikan karakter lewat keteladanan yang diberikan oleh kyai dan para guru kepada santri-santrinya. Di pesantren para santri juga dibiasakan hidup sederhana, mencukupkan diri, dengan sedikit bekal untuk belajar, jauh dari berkelebihan.

Rekomendasi

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang pendidikan karakter yang masih lemah dan belum menjadi kesadaran atau internalisasi nilai-nilai, serta belum berorientasi ke masa depan (mutu dan kepribadian unggul) bagi peserta didik, sehingga pendidikan karakter tidak bisa diaplikasikan dengan maksimal.

2. Lembaga-lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga menanamkan kepada peserta didik karakter yang mulia, baik terkait hubungan dengan manusia (hablu minannas), dengan Allah (hablu minailah), dan dengan alam (hablum minal ‘alam).

3. Nilai-nilai kepesantrenan (kemandirian, keikhlasan, ketawadhu’an, dan hidup sederhana) itu sangat sesuai dengan semangat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 tentang pendidikan yaitu iman, taqwa, dan akhlak mulia, oleh karena itu nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai bagian pendidikan karakter dari sistem pendidikan nasional.

4. Pemerintah berkewajiban untuk melindungi para pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan dan menjamin pendidik bisa berperan aktif untuk menjalankan pendidikan karakter.

5. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menyempurnakan sistem ujian nasional (UN) agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang selama ini menghambat tercapainya standar kualitas pendidikan nasional yang diharapkan seperti pelanggaran dan kecurangan.

6. PBNU harus mendorong berkembangnya peraturan-peraturan daerah yang mempertimbangkan tradisi-tradisi lokal keagamaan agar menjadi spirit pendidikan.

Terkait dengan isu moratorium pajak, KH Said Aqil Siradj menegaskan, “Presiden SBY meminta penjelasan melalui staf khususnya soal moratorium pajak yang bergulir di Munas dan Konbes NU saat ini. Namun, presiden memahami setelah kami jelaskan secara detil. Bahwa soal pajak ini hanya sebagai warning dari NU untuk negara. Kalau selama setahun ke depan tidak perbaikan, maka kemungkinan para ulama dan kiai NU sepakat untuk boikot pajak. Intinya, pemerintah harus berani menindak tegas para koruptor dan pengemplang pajak,”

TUGAS BERSAMA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengarahannya saat penutupan Munas dan Konbes (17/9) menanggapi beberapa rekomendasi yang diajukan.

"Saya juga mendapatkan informasi, dari rekomendasi yang diserahkan kepada saya selaku presiden. Di mana dalam Munas dan Konbes ini, telah dengan penuh kepedulian, tanggung jawab, ikhtiar dan solusi, termasuk yang dihadapi bangsa sedunia. Untuk itu saya bertrima kasih pada Munas Nu ini," ujar Presiden.

Dengan demikian, Presiden SBY berjanji, pemerintah akan mengkaji semua rekomendasi yang diputuskan. Bahwa pemerintah satu hati dengan NU. Apalagi Sebagian dari rekomendasi itu ada hal-hal baru, meski ada sebagian kecil, apa yang ada di rekomendasikan itu ada perbedaan persepsi dan data, namun secara keseluruhan, positif, dan kontruksitf dan terutama terhadap masalah yang dihadapi bangsa ini.

"Yang jelas, kalau berbicara pemerintah, harus dimaknai, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artinya, rekomendasi itu bisa diteruskan ke semua lembaga negara, ke jajaran penegak hukum, patut dibaca pemuka agama, dan jangan lupa untuk keluarga besar NU sendiri," ujarnya berharap.

Sementara itu dalam draft mengenai perlunya MPR melihat kembali UUD 1945 untuk amandemen, maka hal itu menurut Presiden perlunya dipikirkan perubahan kelima, agar konstitusi sejalan dengan perkembangan zaman, maka selaku Presiden, mesti memikirkan soal amandemen tersebut harus dengan alasan yang sangat kuat.

"Jangan sampai UUD mengalami bongkar pasang. Mesti dilakukan dengan cara yang baik sesuai aspirasi rakyat, di mana rakyat perlu dimintai pandangannya. Dan, MPR sesuai kewenangannya harus mengamandemen itu sesuai perintah konstitusi. Misalnya ketika saya akan menjadi capres, diminta kesanggupannya untuk melakukan dekrit? Dalam politik sistem politik kita tidak ada lagi ruang mengeluarkan dekrit. Jadi, marilah proses sesuai tatanan ketatanegaraan dalam bernegara. Sehingga tidak setiap saat dilakukan amandemen. Kecuali memiliki urgensi yang luar bisa," tambah presiden.

Sementara itu dalam pemberantasan korupsi, Presiden membantah terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebagian dari mereka diakui Presiden SBY malah berasal dari partai Demokrat.

"Ada mereka yang dianggap dekat saya. Saya berharap yang lain juga begitu. Jadi, pencegahan dan penindakan korupsi sama pentingnya. Karena itu, pencegahan sangat penting, hukum harus ditegakkan. Termasuk banyaknya korupsi di daerah-daerah. Baik melibatkan oknum parpol, pemerintah, DPR, DPD, pemda maupun DPRD," tutur Presiden.

Mengenai pajak, Presiden mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Munas Nu kali ini. Karena intitnya pajak itu sumber penerimaan negara untuk belanja negara (APBN), dan 70 persen lebihnya adalah dari pajak, maka kalau pengelolaan pajak lebih baik lagi, maka akan bagus untuk pembangunan bangsa ini.

"Untuk itu, kami akan melakukan renegosiasi kontrak yang tidak adil menjadi lebih adil. Dengan cara yang baik dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa ini. Sebab, saat ini kita juga bersama-sama dengan dunia. Tidak mungkin mengisolasi diri, mesti ada kerjasama di asia Pasifik, Eropa, Amerika, dan negara-negara lain," katanya.

Sedangkan terkait peran dan upaya pemerintah menyangkut isu penistaan agama, yaitu pelecehan terhadap Islam melalui beredarnya film 'Innocence of Muslims'. Menurut Presiden, pihaknya telah menyampaikan kekecewaannya terhadap pelecehan tersebut, karena hal itu bisa menyulut konflik dan benturan umat beragama di seluruh dunia. “Jadi, akibat ulah orang yang tidak bertenggungjawab itu, negara juga akan dibikin repot, dan membuat dunia ini kurang tentram," tegas presiden lagi.

Setelah berlangsung beberapa hari dan ditutup pada Senin (17/9), maka secara formal Munas-Konbes NU 2012 telah berakhir. Namun beberapa keputusan dan rekomendasi NU akan terus berlanjut.

Sekiranya poin-poin rekomendasi para alim ulama terhadap pemerintah di atas merupakan bentuk kepedulian warga Nahdliyyin pada khususnya dan warga negara pada umumnya terhadap kesejahteraan bangsa.

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Rais ‘Aam PBNU, KH Musthofa Bisri atau Gus Mus pada hari pertama Munas, “Kita ini ingin mendorong agar warga negeri ini sadar kembali sebagai orang Indonesia. Kalau merasa sebagai orang Indonesia, maka akan merawat dan memberi kontribusi. Kalau tidak merasa sebagai orang Indonesia, maka akan dibiarkan saja masalah-masalah bangsa ini.”
Suasana Penutupan Munas dan Konbes NU (17/10/2012)
*Laporan Khusus; Majalah Al-Munawwir Pos Nov.2012
oleh: Zia Ul Haq dari berbagai sumber
Krapyak, Kamis, 'Arafah 1433

1 comment:

Powered by Blogger.